makalah perlindungan hukum dalam keperawatan lengkap

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Latar belakang dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1 (KDK 1). Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat sebagai penerima jasa keperawatan terhadap hukum, maka tata tertib hukum dalam pelayanan keperawatan memberikan kepastian hukum kepada perawat, pasien dan sarana kesehatan. Kepastian hukum berlaku untuk pasien serta perawat sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban perawat harus dilaksanakan seimbang. Berdasarkan hal tersebut perawat harus mengantisipasi keadaan yang diinginkan oleh pasien dengan meningkatkan profesionalisme sebagai seorang perawat juga memahami hak dan kewajibannya.

Makalah ini membahas tentang perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Untuk penerapan praktik keperawatan, perlu ketetapan (legislasi) yang mengatur hak dan kewajiban perawat yang terkait dengan profesi. Legislasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan perawat. Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien perlu ditetapkan dengan jelas apa hak dan kewajiban serta kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang diharapkan masyarakat dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional.

Perawat sebagai tenaga profesional memiliki akuntabilatas terhadap keputusan dan tindakannya.dalam menjalankan tugas sehari-hari tidak menutup kemungkinan perawat berbuat kesalahan dan kelalaian baik yang disegaja maupun tidak disegaja.

Untuk menjalankan praktiknya,maka secara hukum perawat haus dilindungi terutama dari tntunan malpraktik dan kelalaian pada keadaan darurat. Contonya di indonesia dengan telah terbitnya UU kesehatan No.38 tahun 2014 memberikan suatu jalan untuk mengeluarkan berbagai peraturan pemerinta termasuk disini undang-undang yang mengatur praktik keperawatan dan perlindungan dari tuntutan malpraktik.

Di berbagai negara maju dimana tuntutan malpraktik terhadap tenaga profisoanal semakin meningkan jumlahnya, maka berbagai area  pelayanan kesehatan telah melindungi para tenaga kesehatan termasuk praktik dangan suatu asuransi liabilitas atau asuransi malpraktik.seiring dengan perkembangan jaman,tidak menutup kemungkinan di masa mendatang asuransi malpraktik juga perlu di pertimbangkan bagi semua tenaga kesehatan termasuk perawatan indonesia. (http://malangnews.com)

     

B.     Rumusan masalah

1.      Apa yang dimkasud dengan  hukum?

2.      Bagaiamna perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia?

3.      Apa saja yang termasuk dalam perlindungan hukum?

C.    Tujuan

1.      Memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan.

2.      Sebagai bahan diskusi.

3.       Sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan.

4.       Untuk mengetahui lebih jauh tentang perlindungan hukum dalam praktik keperawatan.

D.    Manfaat

1.     Menambah ilmu pengetahuan.

2.     Menjadi inspirasi.

3.     Menjadi dasar pengetahuan bagi mahasiswa keperawatan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Tinjauan pustaka

1.      Praktik keperawatan.

Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang

diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan

Keperawatan.  ( UU no 38 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 )

2.      Perlindungan Hukum

a.       Pengertian hukum

Hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok masyarakat dengan demikian hukum dibuat oleh masyarakat dan untuk mengatur semua anggota masyarakat.

b.      Tujuan
Tujuan hukum dalam keperawatan yaitu  untuk mengendalikan cakupan praktek keperawatan, ketentuaan, perizinan bagi perawat, dan standar asuhan adalah melindungi kepentingan masyarakat .perawat yang mengetahui dan menjalankan undang-undang praktik perawat serta standar asuhan akan memberikan layanan keperawatan yang aman dan kompeten.

c.       Fungsi hukum dalam keperawatan

Hukum memberikan kerangka kerja untuk menetapkan jenis tindakan keperawatan yang sah dalam asuhan klien, membedakan tanggung jawab perawat dari tenaga propesional kesehatan lain, serta membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri.

d.       Sumber hukum
Pedoman legal yang dianut perawat berasal dari hukum perundang-undangan, hukum peraturan, dan hukum umum.

·         Perundang-undangan
Hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Menggambarkan dan menjelaskan batasan legal praktek keperawatan. Undang-undang ini melindungi hak-hak penyandang cacat di tempat kerja, institusi pendidikan, dan dalam masyarakat.

·         peraturan atau administratif pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan administratif. Salah satu contoh hukum peraturan adalah kewajiban untuk melaporkan tindakan keperawatan yang tidak kompeten atau tidak etis.

e.       Hukum umum
Berasal dari keputusan pengadilan yang dibuat di ruang pengadilan saat kasus hukum individu diputuskan. Contoh hukum umum adalah informed consent dan hak klien untuk menolak pengobatan.

f.        Tipe Hukum

1.      Hukum Pidana (criminal laws) mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat dan memberikan hukuman bagi pelaku tindakan kriminal. Contohnya antara lain pembunuhan, pembunuhan tidak direncana, dan pencurian.

2.      Hukum Perdata melindungi hak-hak pribadi individu dalam masyarakat dan mendorong perlakuan yang adil dan pantas di antara individu. (Praktik keperawatan profesional : konsep dasar dan hukum / robert priharjo ;editor, yasmin asih – jakarta : EGC, 1995)

B.     Masalah Dalam Praktek Keperawatan

            Masalah kesehatan di Indonesia sangat memprihatinkan mulai dari munculnya penyakit – penyakit degenaratif, bencana alam dan kemiskinan yang semuanya itu membuat masyarakat harus dikelilingi oleh kondisi kesehatan yang kurang baik. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya tenaga kesehatan perawat yang tersebar didaerah – daerah terpencil akibat tidak rasionalnya penempatan tenaga kesehatan didaerah – daerah terpencil maupun daerah – daerah sangat terpencil. Selain itu masalah – masalah sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang mempengaruhi penduduk, khususnya keluarga miskin untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan.

            Tumpang tindih pada tenaga keperawatan maupun dengan profesi kesehatan lainnya merupakan hal yang sering sulit untuk dihindari dalam praktik, terutama terjadi dalam keadaan darurat maupun karena keterbatasan tenaga di daerah terpencil. Dalam keadaan darurat, perawat yang dalam tugasnya sehari-hari berada disamping klien selama 24 jam, sering menghadapi kedaruratan klien, sedangkan dokter tidak ada. Dalam keadaan seperti ini perawat terpaksa harus melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan pasien. Tindakan ini dilakukan perawat tanpa adanya delegasi dan protapnya dari pihak dokter dan atau pengelola Rumah Sakit. Keterbatasan tenaga dokter terutama di Puskesmas yang hanya memiliki satu dokter yang berfungsi sebagai pengelola Puskesmas, sering menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan. Tindakan pengobatan oleh perawat yang telah merupakan pemandangan umum di hampir semua Puskesmas terutama yang bearada di daerah tersebut dilakukan tanpa adanya pelimpahan wewenang dan prosedur tetap yang tertulis. Dengan pengalihan fungsi perawat ke fungsi dokter, maka sudah dapat dipastikan fungsi perawat akan terbengkalai dan tentu saja hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara professional. (http://www.highlands.edu/academics/divisions/healthsciences/nursing/.ppt)

C.     Alasan Perlunya Perlidungan Hukum Dalam Praktek Keperawatan

            Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan.

            Kedua alasan yuridis uud 1945 pasal 5 menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

            Ketiga alasan sosiologis, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagaik fokus pelayanan (cohen,1996). (Kozier, Barbara, dkk. 2010. Fundamental Keperawatan. Jakarta : EGC.)

D.    Undang – Undang Dalam Praktek Keperawatan

1.       Pasal 53 (1) UU 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

1)   Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya.

2)   Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

3)   Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.

4)   Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien diatur dalam peraturan pemerintah.

2.       Pasal 54 UU tahun 1992 tentang kesehatan

1)   Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksankan tugas profesinya dapat dikenakan tindakan sangsi.

2)   Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

3)   Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan presiden.

3.       Pasal 24 (1) PP 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
‘’Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yg melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.’’

4.       Pasal 344 KUHP

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”

5.       Pasal 299 KUHP

1)      Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

2)      Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3)      Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.

6.       Pasal 1 ayat 4 uu no 38 tahun 2014 tentang keperawatan

‘’Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.’’

7.       Pasal 1 ayat 9 uu no 38 tahun 2014

‘’Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.’’

8.       Pasal 1 ayat 11 uu no 38 tahun 2014

‘’Surat lzin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.’’

9.       Pasal 3 uu no 38 tahun 2014

Pengaturan Keperawatan bertujuan :

‘’meningkatkan mutu Perawat, meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan, memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.’’

10.   Pasal 17 UU no 38 tahun 2014

‘’Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perawat, Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu Perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing.’’

11.   Pasal 36 ayat 1 uu no 38 tahun 2014

‘’Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak: memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundangundangan.’’

E.     Strategi diberlakukan untuk melindungi perawat diantaranya:

1.      Good Samaritan Act adalah undang-undang yang ditetapkan untuk melindungi penyediaan layanan kesehatan yang memberikan bantuan pada situasi kegawatan terhadap tuduhan malpraktek kecuali dapat dibuktikan terjadi penyimpangan berat dari standar asuhan normal atau kesalahan yang disengaja di pihak penyedia layanan kesehatan.

2.      Asuransi tanggung wajib profesi seiring meningkatnya tuntutan malpraktik terhadap para propesional kesehatan, perawat dianjurkan mengurus asuransi tanggung wajib mereka. Kebayakan rumah sakit memiliki asuransi pertanggungan bagi semua pegawai, termasuk semua perawat. Dokter atau rumah sakit dapat dituntut karena tindak kelalaian yang dilakukan perawat dan perawat juga dapat dituntut dan dianggap bertanggung jawab atas kelalaiam atau malpraktik rumah sakit dapat menuntut balik perawat saat mereka terbukti lalai dan rumah sakit mengharuskan untuk membayar. Oleh karna itu perawat dianjurkan mengurus sendiri jaminan asuransi mereka dan tidak hanya mengandalkan asuransi yang disediakan oleh rumah sakit saja.

3.      Melaksanakan program dokter para perawat diharap mampu menganalisis prosedur dan medikasi yang diprogramkan dokter. Perawat bertanggung jawab mengklarifikasi program yang tampak rancu atau salah dari dokter yang meminta.

4.      Memberikan asuhan keperawatan yang kompeten praktik yang kompeten adalah upaya perlindungan hukum utama bagi perawat. Perawat sebaiknya memberikan asuhan yang tetap berada dalam batasan hokum praktik mereka dan dalam batasan kebijakan instansimaupun prosedur yang berlaku.penerapan proses keperawatan merupakan aspek penting dalam memberikan asuhan klien yang aman dan efektif.

5.      Membuat rekam medis rekam medis klien adalah dokumen hukum dan dapat digunakan dipengadilan sebagai barang bukti.

6.      Laporan insiden adalah catatan instantsif mengenai kecelakaan atau kejadian luar biasa.laporan insiden digunakan untuk memberikan semua fakta yang dibutuhkan kepada  personel instansi. (jurnal.com)     

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien perlu ditetapkan dengan jelas apa hak dan kewajiban serta kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya.

Sebagai bagian dari profesi kesehatan , perawat hemdak tidak takut lagi untuk melakukan tindakan karena sekarang sudah ada UU keperawatan.

Sebelum ada undang undang keperawatan perawata dilindungi oleh UU kesehatan. Selain dari undang undang ,ada juga strategi-strategi untuk melindungi seorang perawat.

 Saran
1. Sebagai seorang perawat hendaknya mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban serta kewenangannya
2. Sebagai seorang perawat hendaknya tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap harapan masyarakat pada penyenggara pelayanan keperawatan yang profesional

Daftar putaka

http://e-journal.uajy.ac.id/7404/1/JURNAL.pdf

http://www.highlands.edu/academics/divisions/healthsciences/nursing/.ppt

http://malangnews.com

Kozier, Barbara, dkk. 2010. Fundamental Keperawatan. Jakarta : EGC.

Ilmu keperawatan.Jilid 1 / P.J.M.Stevens,F.Bordui, W.E. van der Weyde; alih bahasa,J.A. Tomasoa; Editor edisi bahasa indonesia, Mon ica Ester.-Ed. 2- Jakarta: EGC, 1999. Xix,423 hlm. ;ilus. :15,5x 24 cm.

Potter, Patricia A., dan Anne G. Perry. 2009. Fundamental Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.

Praktik keperawatan profesional : konsep dasar dan hukum / robert priharjo ;editor, yasmin asih – jakarta : EGC, 1995.